Pemerintahan Biden telah mengambil tindakan besar-besaran dengan melarang Kaspersky Labs menjual produk antivirusnya kepada pelanggan di AS.
Pemerintahan Biden telah mengambil tindakan besar-besaran dengan melarang Kaspersky Labs menjual produk antivirusnya kepada pelanggan di AS. Perusahaan perangkat lunak asal Rusia ini tidak akan dapat menjual kepada pelanggan baru mulai bulan Juli dan tidak dapat memberikan layanan kepada pelanggan saat ini setelah bulan September.
Menjelang berita resminya, sebuah sumber mengatakan kepada Reuters bahwa koneksi perusahaan tersebut dengan pemerintah Rusia menjadikannya risiko keamanan dengan potensi memasang malware, mengumpulkan informasi istimewa, atau menahan pembaruan perangkat lunak di komputer Amerika.
“Anda tidak melakukan kesalahan apa pun, dan Anda tidak dikenakan hukuman pidana atau perdata apa pun,” katanya kepada pelanggan Kaspersky saat ini. “Namun, saya akan mendorong Anda, sekuat mungkin, untuk segera berhenti menggunakan perangkat lunak tersebut dan beralih ke perangkat lunak alternatif untuk melindungi diri Anda sendiri, data Anda, dan keluarga Anda”, sebagaimana dilansir dari Engadget (21/6).
Perusahaan Rusia ini telah menjadi topik pertanyaan keamanan siber berkali-kali selama bertahun-tahun. Komisi Komunikasi Federal memasukkan Kaspersky ke dalam daftar perusahaan yang memiliki risiko keamanan yang tidak dapat diterima pada tahun 2022. Pada tahun 2017, produk Kaspersky dilarang digunakan di lembaga-lembaga federal AS, dan bisnis tersebut juga mendapat sorotan dari pimpinan keamanan siber Inggris.
Perintah presiden untuk memblokir atau membatasi akses terhadap teknologi dan perangkat lunak dari negara-negara yang dianggap musuh asing sudah ada sejak pemerintahan Trump. Pada tahun 2020, ia berupaya untuk melarang TikTok dan WeChat dengan alasan bahwa aplikasi milik Tiongkok tersebut dapat menimbulkan risiko keamanan.
Tindakan tersebut dibatalkan pada tahun 2021, namun hal ini memicu peninjauan terhadap aplikasi tersebut yang berujung pada undang-undang yang ditandatangani Biden pada bulan April yang dapat memaksa TikTok mencari pemilik baru untuk terus beroperasi di Amerika.
