Harris juga diperkirakan akan mendukung regulasi cryptocurrency dari pemerintahan Biden, meskipun ia jarang berbicara secara spesifik tentang isu ini.
Setelah Presiden Joe Biden mengumumkan pengunduran dirinya dari pemilihan presiden, Wakil Presiden Kamala Harris diproyeksikan akan menjadi calon kuat dari Partai Demokrat. Dalam pengumumannya, Biden menyatakan dukungan penuh dan endorsemen untuk Harris sebagai calon partai tahun ini. Harris menegaskan niatnya untuk memenangkan nominasi ini dan menjadi presiden.
Dilansir dari TechCrunch (22/6), Kamala Harris, yang lahir di Oakland, California, memiliki rekam jejak panjang dalam berhubungan dengan industri teknologi. Sebagai mantan Jaksa Wilayah San Francisco dan Jaksa Agung California, serta Senator sejak 2016, Harris telah menunjukkan kepeduliannya terhadap regulasi teknologi dan keamanan data.
Para pendukung Harris dari kalangan modal ventura termasuk John Doerr dan Ron Conway. Reid Hoffman, co-founder LinkedIn, juga memberikan dukungan cepat untuk Harris sebagai kandidat presiden. Namun, tokoh industri lainnya seperti Reed Hastings, co-founder Netflix, lebih berhati-hati dan beberapa bahkan menyerukan konvensi terbuka untuk menentukan calon presiden.
Sejumlah kritikus mengungkapkan bahwa Harris tidak cukup bertindak untuk mengekang kekuatan raksasa teknologi saat menjabat sebagai Jaksa Agung California. Namun, sebagai Senator, Harris secara tegas menekan perusahaan media sosial besar terkait penyebaran disinformasi. Saat kampanye presiden 2020, ketika rivalnya Elizabeth Warren menyerukan pembubaran perusahaan teknologi besar seperti Amazon, Google, dan Facebook, Harris menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut sebaiknya diatur untuk memastikan privasi konsumen Amerika terlindungi.
Sebagai Wakil Presiden, Harris juga berbicara tentang pentingnya regulasi kecerdasan buatan (AI). Ia dan Presiden Biden menolak anggapan bahwa perlindungan publik harus mengorbankan inovasi. Biden telah mengeluarkan perintah eksekutif yang menyerukan perusahaan teknologi untuk menetapkan standar baru dalam pengembangan AI. Harris menyebut komitmen sukarela ini sebagai langkah awal menuju masa depan AI yang lebih aman dengan lebih banyak regulasi yang akan datang. Menurutnya, tanpa regulasi dan pengawasan pemerintah yang kuat, beberapa perusahaan teknologi mungkin lebih mengutamakan keuntungan daripada kesejahteraan pelanggan, keselamatan komunitas, dan stabilitas demokrasi.
Terkait dengan RUU yang akan melarang TikTok jika induk perusahaannya, ByteDance, tidak menjualnya, Harris mengatakan, “Kita perlu menangani pemiliknya, dan kita memiliki kekhawatiran keamanan nasional tentang pemilik TikTok, tetapi kita tidak berniat melarang TikTok.”
Harris juga diperkirakan akan mendukung regulasi cryptocurrency dari pemerintahan Biden, meskipun ia jarang berbicara secara spesifik tentang isu ini.
Dengan dukungan penuh dari Biden dan pengalaman luasnya di bidang hukum dan kebijakan teknologi, Kamala Harris siap memimpin Partai Demokrat dalam pemilihan presiden 2024, membawa visi untuk regulasi teknologi dan AI yang lebih ketat demi kepentingan publik.
