Pemerintah Rusia mengumumkan larangan pada penambangan cryptocurrency di sepuluh wilayah untuk periode enam tahun, mulai 1 Januari 2025 hingga 15 Maret 2031.
Pemerintah Rusia mengumumkan larangan pada penambangan cryptocurrency di sepuluh wilayah untuk periode enam tahun, mulai 1 Januari 2025 hingga 15 Maret 2031. Dilansir dari Engadget (26/12), larangan ini diambil karena kekhawatiran terhadap konsumsi energi yang tinggi oleh industri penambangan cryptocurrency. Pada saat ini, operasi penambangan cryptocurrency di Rusia sudah mencakup hampir 2,5% dari konsumsi energi di Amerika Serikat.
Pemerintah Rusia juga menyatakan bahwa larangan ini dapat diperpanjang atau diperketat di wilayah lain selama periode permintaan energi puncak. Namun, larangan ini juga bisa ditingkatkan atau diperluas jika komisi pemerintah menilai perubahan permintaan energi dan memutuskan bahwa perubahan tersebut diperlukan.
Meskipun penambangan cryptocurrency baru saja menjadi legal di Rusia pada 1 November 2024, pemerintah tetap membatasi konsumsi energi dan memerlukan penambang untuk mendaftar dengan Kementerian Pengembangan Digital. Rusia juga telah melarang penggunaan cryptocurrency sebagai alat tukar yang sah sejak tahun 2022, namun tetap memperbolehkan pembayaran lintas negara dengan cryptocurrency sebagai upaya untuk menghindari sanksi internasional setelah invasi Rusia ke Ukraina.
Larangan ini juga merupakan bagian dari upaya global untuk mengendalikan konsumsi energi oleh industri cryptocurrency. Negara-negara seperti Kosovo dan Angola telah melarang penambangan cryptocurrency untuk menghemat energi selama krisis energi. Beberapa negara Eropa seperti Islandia dan Norwegia juga mulai mengatur ketat industri ini karena keterbatasan energi.
Dengan larangan ini, pemerintah Rusia berharap dapat mengurangi beban energi dan menjaga stabilitas jaringan listrik di negara tersebut. Meskipun demikian, larangan ini juga menimbulkan tantangan bagi penambang cryptocurrency di wilayah yang terkena dampaknya.
