Kemenkominfo menyebut mereka akan terus mengawasi Starlink di Indonesia agar tidak terjadi perang harga.
Kehadiran Starlink di Indonesia telah membuat banyak pihak mulai berspekulasi terkait masa depan ISP di Indonesia. Sebagian orang berpendapat Starlink akan membantu perkembangan ISP di Indonesia, namun sebagian lagi berpikir sebaliknya.
Memang, Starlink disebut akan membawa banyak dampak positif bagi negara ini, seperti akan dapat menyebar internet di daerah 3T. Hal ini dikarenakan tidak banyak ISP lokal yang mampu melakukan penetrasi sefleksibel mereka.
Di sisi lain, para operator ISP di Indonesia mulai ketar-ketir. Kelebihan yang dibawa oleh Starlink membuat mereka khawatir akan bisnis mereka di dalam negeri. Nah, untuk memastikan semua dapat berjalan dengan baik, disinilah peran pemerintah.
Ketua Tim Penanganan Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi, Dirjen DJPPI Kominfo, Falatehan mengatakan bahwa pihak pemerintah melalui Kemenkominfo akan mengukur dampak kehadiran Starlink ke industri telekomunikasi dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat.
“Jika terjadi persaingan usaha tidak sehat maka Menkominfo berwenang melakukan evaluasi dan menetapkan ketentuan yang wajib dijalankan oleh seluruh penyelenggara telekomunikasi, termasuk Starlink,” ujar Falatehan dalam acara Selular Business Forum (SBF) di Jakarta, Rabu (12/6/2024).
Salah satu untuk dapat melakukan operasi bisnis, seluruh penyelenggara telekomunikasi termasuk Starlink wajib mengikuti seluruh ketentuan regulasi termasuk hak dan kewajibannya. Jadi, semua dapat bermain di lapangan yang sama.
“Starlink sebagai penyelenggara telekomunikasi, akan menjadi bagian dalam menciptakan persaingan usaha layanan telekomunikasi yang sehat dan semakin kompetitif di Indonesia,” tegasnya.
Memang, ada kelebihan dan kekurangan dari setiap penyelenggara jasa internet. Hal ini termasuk dengan layanan yang mereka sediakan, hingga harga yang ditawarkan. Oleh karena itu, Kominfo tidak ingin adanya perang harga antara Starlink dan penyelenggara lainnya.
“Dari Analisa Supply & Demand, perlu diciptakan iklim persaingan usaha yang sehat agar layanan telekomunikasi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan dan menjamin keberlangsungan usaha bagi penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia,” jelasnya.
Sementara untuk dampak Starlink ke industri telekomunikasi, Falatehan mengatakan Kominfo berharap penyelenggara Telekomunikasi eksisting di Indonesia dapat mengadopsi pendekatan yang progresif dan fleksibel yang memungkinkan inovasi sambil memastikan bahwa prinsip keadilan dan akses universal dipertahankan.
“Model bisnis yang kolaboratif dan regulasi yang mendukung dapat membantu mendorong transformasi digital Indonesia dan memperkuat ekosistem telekomunikasi,” sambungnya.
Di sisi lain, Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Gopprera Panggabean mengatakan KPPU telah mengundang para stakeholder terkait untuk melihat dampak masuknya Starlink di Indonesia. “Dalam diskusi tersebut Starlink menyatakan sudah memenuhi semua peraturan di Indonesia dan tidak ada predatory pricing, tetapi kami juga akan terus melakukan pengawasan,” katanya.
Gopprera menambahkan dunia industri harus memberikan manfaat seperti membangun atau mendorong penciptaan industri dan pasar baru, inovasi yang dapat menarik investasi baru, hingga menciptakan lapangan kerja baru.
“Jika ada pelanggaran dari Starlink yang berdampak ke industri serta masyarakat, maka KPPU terbuka untuk menerima aduan serta berupaya memberikan solusi,” kata Gopprera.
Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) Indonesia, Jerry Mangasas Swandy berharap pemerintah dapat memberikan aturan yang setara terhadap Starlink.
“Kami selaku penyelenggara jaringan telekomunikasi khususnya fiber optik selama ini mematuhi aturan yang berlaku seperti pembayaran retribusi hingga biaya sewa barang milik daerah dan seharusnya ada aturan yang sama untuk Starlink,” ujar Jerry.
Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat LPEM FEB UI, Teuku Riefky juga berpandangan internet memiliki peran penting bagi masyarakat.
“Masyarakat yang tinggal di wilayah yang memiliki koneksi internet maka secara penghasilan dan kehidupannya lebih baik dari yang tidak memiliki,” katanya. Terkait masuknya Starlink, Riefky mengatakan jika pemerintah harus memberi aturan yang sama dengan industri telekomunikasi yang telah ada di Indonesia.
“Jika industri telekomunikasi wajib mengembangkan infrastruktur internet di daerah 3T maka hal yang sama juga harus Starlink lakukan,” pungkasnya.
